revolusi inggris dan prancis

REVOLUSI PRANCIS dan INGGRIS

Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Ukuran kecepatan suatu perubahan sebenarnya relatif karena revolusi pun dapat memakan waktu lama. Misalnya revolusi industri di Inggris yang memakan waktu puluhan tahun, namun dianggap 'cepat' karena mampu mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat —seperti sistem kekeluargaan dan hubungan antara buruh dan majikan— yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Revolusi menghendaki suatu upaya untuk merobohkan, menjebol, dan membangun dari sistem lama kepada suatu sistem yang sama sekali baru. Revolusi senantiasa berkaitan dengan dialektika, logika, romantika, menjebol dan membangun.

Dialektika revolusi mengatakan bahwa revolusi merupakan suatu usaha menuju perubahan menuju kemaslahatan rakyat yang ditunjang oleh beragam faktor, tak hanya figur pemimpin, namun juga segenap elemen perjuangan beserta sarananya. Logika revolusi merupakan bagaimana revolusi dapat dilaksanakan berdasarkan suatu perhitungan mapan, bahwa revolusi tidak bisa dipercepat atau diperlambat, ia akan datang pada waktunya. Kader-kader revolusi harus dibangun sedemikian rupa dengan kesadaran kelas dan kondisi nyata di sekelilingnya. Romantika revolusi merupakan nilai-nilai dari revolusi, beserta kenangan dan kebesarannya, di mana ia dibangun. Romantika ini menyangkut pemahaman historis dan bagaimana ia disandingkan dengan pencapaian terbesar revolusi, yaitu kemaslahatan rakyat. Telah banyak tugu peringatan dan museum yang melukiskan keperkasaan dan kemasyuran ravolusi di banyak negara yang telah menjalankan revolusi seperti yang terdapat di Vietnam, Rusia, China, Indonesia, dan banyak negara lainnya. Menjebol dan membangun merupakan bagian integral yang menjadi bukti fisik revolusi. Tatanan lama yang busuk dan menyesatkan serta menyengsarakan rakyat, diubah menjadi tatanan yang besar peranannya untuk rakyat, seperti di Bolivia, setelah Hugo Chavez menjadi presiden ia segera merombak tatanan agraria, di mana tanah untuk rakyat sungguh diutamakan yang menyingkirkan dominasi para tuan tanah di banyak daerah di negeri itu.

Dalam pengertian umum, revolusi mencakup jenis perubahan apapun yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Misalnya Revolusi Industri yang mengubah wajah dunia menjadi modern. Dalam definisi yang lebih sempit, revolusi umumnya dipahami sebagai perubahan politik.

Sejarah modern mencatat dan mengambil rujukan revolusi mula-mula pada Revolusi Perancis, kemudian Revolusi Amerika. Namun, Revolusi Amerika lebih merupakan sebuah pemberontakan untuk mendapatkan kemerdekaan nasional, ketimbang sebuah revolusi masyarakat yang bersifat domestik seperti pada Revolusi Perancis. Begitu juga dengan revolusi pada kasus perang kemerdekaan Vietnam dan Indonesia. Maka konsep revolusi kemudian sering dipilah menjadi dua: revolusi sosial dan revolusi nasional.

Pada abad 20, terjadi sebuah perubahan bersifat revolusi sosial yang kemudian dikenal dengan Revolusi Rusia. Banyak pihak yang membedakan karakter Revolusi Rusia ini dengan Revolusi Perancis, karena karakter kerakyatannya. Sementara Revolusi Perancis kerap disebut sebagai revolusi borjuis, sedangkan Revolusi Rusia disebut Revolusi Bolshevik, Proletar, atau Komunis. Model Revolusi Bolshevik kemudian ditiru dalam Perang Saudara Tiongkok pada 1949

Karakter kekerasan pada ciri revolusi dipahami sebagai sebagai akibat dari situasi ketika perubahan tata nilai dan norma yang mendadak telah menimbulkan kekosongan nilai dan norma yang dianut masyarakat.

Revolusi Perancis adalah masa dalam sejarah Perancis antara tahun 1789 dan 1799 di mana para demokrat dan pendukung republikanisme menjatuhkan monarki absolut di Perancis dan memaksa Gereja Katolik Roma menjalani restrukturisasi yang radikal.

Meski Perancis kemudian akan berganti sistem antara republik, kekaisaran, dan monarki selama 75 tahun setelah Republik Pertama Perancis jatuh dalam kudeta yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte, revolusi ini dengan jelas mengakhiri ancien régime (bahasa Indonesia: Rezim Lama; merujuk kepada kekuasaan dinasti seperti Valois dan Bourbon) dan menjadi lebih penting daripada revolusi-revolusi berikutnya yang terjadi di Perancis.

Penyebab

Banyak faktor yang menyebabkan revolusi ini. Salah satu di antaranya adalah karena sikap orde yang lama terlalu kaku dalam menghadapi dunia yang berubah. Penyebab lainnya adalah karena ambisi yang berkembang dan dipengaruhi oleh ide Pencerahan dari kaum borjuis, kaum petani, para buruh, dan individu dari semua kelas yang merasa disakiti. Sementara revolusi berlangsung dan kekuasaan beralih dari monarki ke badan legislatif, kepentingan-kepentingan yang berbenturan dari kelompok-kelompok yang semula bersekutu ini kemudian menjadi sumber konflik dan pertumpahan darah.

Sebab-sebab Revolusi Perancis mencakup hal-hal di bawah ini:

• Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan.
• Kemarahan terhadap sistem seigneurialisme di kalangan kaum petani, para buruh, dan—sampai batas tertentu—kaum borjuis.
• Bangkitnya gagasan-gagasan Pencerahan
• Utang nasional yang tidak terkendali, yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tak seimbang.
• Situasi ekonomi yang buruk, sebagian disebabkan oleh keterlibatan Perancis dan bantuan terhadap Revolusi Amerika.
• Kelangkaan makanan di bulan-bulan menjelang revolusi.
• Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional yang ambisius.
• Kebencian terhadap intoleransi agama.
• Kegagalan Louis XVI untuk menangani gejala-gejala ini secara efektif.

Aktivitas proto-revolusioner bermula ketika raja Perancis Louis XVI (memerintah 1774-1792) menghadapi krisis dana kerajaan. Keluarga raja Perancis, yang secara keuangan sama dengan negara Perancis, memiliki utang yang besar. Selama pemerintahan Louis XV (1715-1774) dan Louis XVI sejumlah menteri, termasuk Turgot (Pengawas Keuangan Umum 1774-1776) dan Jacques Necker (Direktur-Jenderal Keuangan 1777-1781), mengusulkan sistem perpajakan Perancis yang lebih seragam, namun gagal. Langkah-langkah itu mendapatkan tantangan terus-menerus dari parlement (pengadilan hukum), yang didominasi oleh "Para Bangsawan", yang menganggap diri mereka sebagai pengawal nasional melawan pemerintahan yang sewenang-wenang, dan juga dari fraksi-fraksi pengadilan. Akibatnya, kedua menteri itu akhirnya diberhentikan. Charles Alexandre de Calonne, yang menjadi Pengawas Umum Keuangan pada 1783, mengembangkan strategi pengeluaran yang terbuka sebagai cara untuk meyakinkan calon kreditur tentang kepercayaan dan stabilitas keuangan Perancis.

Namun, setelah Callone melakukan peninjauan yang mendalam terhadap situasi keuangan Perancis, menetapkan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan, dan karenanya ia mengusulkan pajak tanah yang seragam sebagai cara untuk memperbaiki keuangan Perancis dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, dia berharap bahwa dukungan dari Dewan Kaum Terkemuka yang dipilih raja akan mengemalikan kepercayaan akan keuangan Perancis, dan dapat memberikan pinjaman hingga pajak tanah mulai memberikan hasilnya dan memungkinkan pembayaran kembali dari utang tersebut.

Meskipun Callone meyakinkan raja akan pentingnya pembaharuannya, Dewan Kaum Terkemuka menolak untuk mendukung kebijakannya, dan berkeras bahwa hanya lembaga yang betul-betul representatif, seyogyanya Estates-General (wakil-wakil berbagai golongan) Kerajaan, dapat menyetujui pajak baru. Raja, yang melihat bahwa Callone akan menjadi masalah baginya, memecatnya dan menggantikannya dengan Étienne Charles de Loménie de Brienne, Uskup Agung Toulouse, yang merupakan pemimpin oposisi di Dewan. Brienne sekarang mengadopsi pembaruan menyeluruh, memberikan berbagai hak sipil (termasuk kebebasan beribadah kepada kaum Protestan), dan menjanjikan pembentukan Etats-Généraux dalam lima tahun, tetapi ssementara itu juga mencoba melanjutkan rencana Calonne. Ketika langkah-langkah ini ditentang di Parlement Paris (sebagian karena Raja tidak bijaksana), Brienne mulai menyerang, mencoba membubarkan seluruh "parlement" dan mengumpulkan pajak baru tanpa peduli terhadap mereka. Ini menyebabkan bangkitnya perlawanan massal di banyak bagian di Perancis, termasuk "Day of the Tiles" yang terkenal di Grenoble. Yang lebih penting lagi, kekacauan di seluruh Perancis meyakinkan para kreditor jangka-pendek. Keuangan Prancis sangat tergantung pada mereka untuk mempertahankan kegiatannya sehari-hari untuk menarik pinjaman mereka, menyebabkan negara hampir bangkrut, dan memaksa Louis dan Brienne untuk menyerah.

Raja setuju pada 8 Agustus 1788 untuk mengumpulkan Estates-General pada Mei 1789 untuk pertama kalinya sejak 1614. Brienne mengundurkan diri pada 25 Agustus 1788, dan Necker kembali bertanggung jawab atas keuangan nasional. Dia menggunakan posisinya bukan untuk mengusulkan langkah-langkah pembaruan yang baru, melainkan untuk menyiapkan pertemuan wakil-wakil nasional.

Latar Belakang Lahirnya Revolusi Prancis

a. Ketidakadilan Politik dan Ekonomi

Kaum bangsawan memegang peranan yang sangat penting dalam bidang politik, sehingga segala sesuatunya ditentukan oleh bangsawan sedangkan raja hanya mengesahkan saja. Ketidakadilan dalam bidang politik dapat dilihat dari pemilihan pegawai-pegawai pemerintah yang berdasarkan keturunan dan bukan berdasarkan profesi atau keahlian, Hal ini menyebabkan administrasi negara menjadi kacau dan berakibat munculnya tindakan korupsi. Ketidakadilan politik lainnya adalah tidak diperkenankannya masyarakat kecil untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan. Penyebab lain meletusnya Revolusi Prancis adalah masalah keuangan yang disebabkan oleh pengeluaran yang berlebihan oleh raja-raja Prancis pada tahun 1600-1700-an. Untuk menanggulangi masalah tersebut, raja Prancis menggunakan sistem pajak kepada rakyatnya. Namun, sistem pajak yang digunakan tidak mampu memberikan keadilan bagi rakyatnya. Golongan I dan II bebas dari pajak tertentu. Sebagian borjuis yang kaya juga terbebas dari pajak dengan cara membeli surat lisensi bebas pajak, sedangkan golongan III, yakni para petani dan buruh, dikenakan semua jenis pajak antara lain pajak diri, pajak penghasilan, pajak tanah dan rumah, pajak garam, dan pajak anggur.

b. Lemahnya Wibawa Raja Perancis

Raja Prancis seperti Louis XV dan XVI menyadari bahwa masalah keuangan negara dapat teratasi bila setiap orang atau golongan membayar pajak. Akan tetapi karena mereka tidak memiliki kewibawaan dalam menindak golongan I dan II, maka golongan tersebut tetap memiliki hak-hak istimewa dan bebas dari pajak.

1) Munculnya Filsuf-filsuf Pembaharu

Pada pertengahan abad ke-18 di Prancis bermunculan para penulis dan filsuf terkenal. Tulisan-tulisan yang mereka buat banyak menyinggung kelemahan dan kesalahan pemerintah, seperti ketidakadilan sosial, politik dan ekonomi. Adapun tokoh-tokoh pembaharu tersebut di antaranya:

(a) Montesquieu, yang menulis buku berjudul Lesprit des Lois (Jiwa Undang-undang) yang menerangkan sejarah undangundang dan peraturan pemerintah beserta kelebihan dan kelemahannya. Inti dari buku tersebut menerangkan kekuasaan negara yang dibagi ke dalam tiga kekuasaan yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif yang dikenal dengan nama Trias Politica.

(b) Voltaire, seorang tokoh pembaharu yang bersifat kritis terhadap pemerintah. Ia mengecam peraturan-peraturan negara dan menyatakan bahwa pemerintahan Raja Louis XVI bukanlah sebuah pemerintahan demokratis melainkan pemerintahan otokrasi yang berpusat pada kekuasaan seorang raja. Dalam hal ini raja menjalankan pemerintahan bukan untuk kepentingan rakyat akan tetapi untuk kepentingan pribadi atau golongan.

(c) J.J. Rousseau, seorang filsuf yang menaruh perhatian terhadap pelaksanaan kedaulatan dan persamaan rakyat dan menganjurkan agar Prancis melaksanakan sistem pemerintahan demokrasi. Atas idenya tersebut ia dianggap sebagai “Bapak Demokrasi Modern”.

c. Absolutisme Monarki

Absolutisme monarki adalah suatu bentuk pemerintahan kerajaan yang rajanya berkuasa secara mutlak dan tidak dibatasi oleh undang-undang. Dalam pemerintahan ini, nasib negara berada di tangan raja. Raja Louis XVI adalah raja yang tidak memiliki kewibawaan, tidak mampu membuat keseragaman administrasi dan bersifat depotisme serta feodalisme. Hal ini mengakibatkan banyak para pejabat pemerintahan yang melakukan penyelewengan dan ketidakadilan bagi rakyat.

Sejarah

Etats-Généraux 1789

Pembentukan Etats-Généraux menyebabkan berkembangnya keprihatinan pada pihak oposisi bahwa pemerintah akan berusaha seenaknya membentuk sebuah Dewan sesuai keinginannya. Untuk menghindarinya, Parlement Paris, setelah kembali ke kota dengan kemenangan, mengumumkan bahwa Etats-Généraux harus dibentuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam pertemuan sebelumnya. Meskipun kelihatannya para politikus tidak memahami "ketentuan-ketentuan 1614" ketika mereka membuat keputusan ini, hal ini membangkitkan kehebohan. Estates 1614 terdiri dari jumlah wakil yang sama dari setiap kelompok dan pemberian suara dilakukan menurut urutan, yaitu Kelompok Pertama (para rohaniwan), Kelompok Kedua (para bangsawan), dan Kelompok Ketiga (lain-lain), masing-masing mendapatkan satu suara.

Segera setelah itu, "Komite Tiga Puluh", sebuah badan yang terdiri atas penduduk Paris yang liberal, mulai melakukan agitasi melawannya, menuntut agar Kelompok Ketiga digandakan dan pemungutan suara dilakukan per kepala (seperti yang telah dilakukan dalam berbagai dewan perwakilan daerah). Necker, yang berbicara untuk pemerintah, mengakui lebih jauh bahwa Kelompok Ketiga harus digandakan, tetapi masalah pemungutan suara per kepala harus diserahkan kepada pertemuan Etats sendiri. Namun kemarahan yang dihasilkan oleh pertikaian itu tetap mendalam, dan pamflet-pamflet, seperti tulisan Abbé Sieyès Apakah Kelompok Ketiga itu? yang berpendapat bahwa ordo-ordo yang memiliki hak-hak istimewa adalah parasit, dan Kelompok Ketiga adalah bangsa itu sendiri, membuat kemarahan itu tetap bertahan.

Ketika Etats-Généraux bertemu di Versailles pada 5 Mei 1789, pidato-pidato panjang oleh Necker dan Lamoignon, yang bertugas menyimpan meterai, tidak banyak membantu untuk memberikan bimbingan kepada para wakil, yang dikembalikan ke tempat-tempat pertemuan terpisah untuk membuktikan kredensi para panggotanya. Pertanyaan tentang apakah pemilihan suara akhirnya akan dilakukan per kepala atau diambil dari setiap orde sekali lagi disingkirkan untuk sementara waktu, namun Kelompok Ketiga kini menuntut agar pembuktian kredensi itu sendiri harus dilakukan sebagai kelompok. Namun, perundingan-perundingan dengan kelompok-kelompok lain untuk mencapai hal ini tidak berhasil, karena kebanyakan rohaniwan dan kaum bangsawan tetap mendukung pemungutan suara yang diwakili oleh setiap orde.

Majelis Nasional

Pada tanggal 28 Mei 1789, Romo Sieyès memindahkan Estate Ketiga itu, kini bertemu sebagai Communes (bahasa Indonesia: "Majelis Perwakilan Rendah"), memulai pembuktian kekuasaannya sendiri dan mengundang 2 estate lainnya untuk ambil bagian, namun bukan untuk menunggu mereka. Mereka memulai untuk berbuat demikian, menyelesaikan proses itu pada tanggal 17 Juni. Lalu mereka mengusulkan langkah yang jauh lebih radikal, menyatakan diri sebagai Majelis Nasional, majelis yang bukan dari estate namun dari "rakyat". Mereka mengundang golongan lain untuk bergabung dengan mereka, namun kemudian nampak jelas bahwa mereka cenderung memimpin urusan luar negeri dengan atau tanpa mereka.

Louis XVI menutup Salle des États di mana majelis itu bertemu. Majelis itu memindahkan pertemuan ke lapangan tenis raja, di mana mereka mereka mulai mengucapkan Sumpah Lapangan Tenis (20 Juni 1789), di mana mereka setuju untuk tidak berpisah hingga bisa memberikan sebuah konstitusi untuk Perancis. Mayoritas perwakilan dari pendeta segera bergabung dengan mereka, begitupun 57 anggota bangsawan. Dari tanggal 27 Juni kumpulan kerajaan telah menyerah pada lahirnya, meski militer mulai tiba dalam jumlah besar di sekeliling Paris dan Versailles. Pesan dukungan untuk majelis itu mengalir dari Paris dan kota lainnya di Perancis. Pada tanggal 9 Juli, majelis itu disusun kembali sebagai Majelis Konstituante Nasional.

Majelis Konstituante Nasional

Serbuan ke Bastille

Pada tanggal 11 Juli 1789, Raja Louis, yang bertindak di bawah pengaruh bangsawan konservatif dari dewan kakus umumnya, begitupun permaisurinya Marie Antoinette, dan saudaranya Comte d'Artois, membuang menteri reformis Necker dan merekonstruksi kementerian secara keseluruhan. Kebanyakan rakyat Paris, yang mengira inilah mulainya kup kerajaan, turut ke huru-hara terbuka. Beberapa anggota militer bergabung dengan khayalak; lainnya tetap netral.

Pada tanggal 14 Juli 1789, setelah pertempuran 4 jam, massa menduduki penjara Bastille, membunuh gubernur, Marquis Bernard de Launay, dan beberapa pengawalnya. Walaupun orang Paris hanya membebaskan 7 tahanan; 4 pemalsu, 2 orang gila, dan seorang penjahat seks yang berbahaya, Bastille menjadi simbol potensial bagi segala sesuatu yang dibenci di masa ancien régime. Kembali ke Hôtel de Ville (balai kota), massa mendakwa prévôt des marchands (seperti walikota) Jacques de Flesselles atas pengkhianatan; pembunuhan terhadapnya terjadi dalam perjalanan ke sebuah pengadilan pura-pura di Palais Royal.

Raja dan pendukung militernya mundur turun, setidaknya sejak beberapa waktu yang lalu. Lafayette menerima komando Garda Nasional di Paris; Jean-Sylvain Bailly, presiden Majelis Nasional di masa Sumpah Lapangan Tenis, menjadi walikota di bawah struktur baru pemerintahan yang dikenal sebagai commune. Raja mengunjungi Paris, di mana, pada tanggal 27 Juli, ia menerima kokade triwarna, begitupun pekikan vive la Nation "Hidup Negara" diubah menjadi vive le Roi "Hidup Raja".

Namun, setelah kekacauan ini, para bangsawan, yang sedikit terjamin oleh rekonsiliasi antara raja dan rakyat yang nyata dan, seperti yang terbukti, sementara, mulai pergi dari negeri itu sebagai émigré, beberapa dari mereka mulai merencanakan perang saudara di kerajaan itu dan menghasut koalisi Eropa menghadapi Perancis.

Necker, yang dipanggil kembali ke jabatannya, mendapatkan kemenangan yang tak berlangsung lama. Sebagai seorang pemodal yang cerdik namun bukan politikus yang lihai, ia terlalu banyak meminta dan menghasilkan amnesti umum, kehilangan sebagian besar dukungan rakyat dalam masa kemenangannya yang nyata.

Menjelang akhir Juli huru-hara dan jiwa kedaulatan rakyat menyebar ke seluruh Perancis. Di daerah pedesaan, hal ini ada di tengah-tengah mereka: beberapa orang membakar akta gelar dan tak sedikit pun terdapat châteaux, sebagai bagian pemberontakan petani umum yang dikenal sebagai "la Grande Peur" (Ketakutan Besar).

Penghapusan feodalisme

Pada tanggal 4 Agustus 1789, Majelis Nasional menghapuskan feodalisme, hak ketuanan Estate Kedua dan sedekah yang didapatkan oleh Estate Pertama. Dalam waktu beberapa jam, sejumlah bangsawan, pendeta, kota, provinsi, dan perusahaan kehilangan hak istimewanya.

Sementara akan ada tanda mundur, penyesalan, dan banyak argumen atas rachat au denier 30 ("penebusan pada pembelian 30 tahun") yang dikhususkan dalam legislasi 4 Agustus, masalah masih mandek, meski proses penuh akan terjadi di 4 tahun yang lain.

Dekristenisasi

Revolusi membawa perubahan besar-besaran pada kekuasaan dari Gereja Katolik Roma kepada negara. Legislasi yang berlaku pada tahun 1790 menghapuskan otoritas gereja untuk menarik pajak hasil bumi yang dikenal sebagai dîme (sedekah), menghapuskan hak khusus untuk pendeta, dan menyita kekayaan geraja; di bawah ancien régime, gereja telah menjadi pemilik tanah terbesar di negeri ini. Legislasi berikutnya mencoba menempatkan pendeta di bawah negara, menjadikannya pekerja negeri. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan penindasan penuh kekerasan terhadap para pendeta, termasuk penahanan dan pembantaian para pendeta di seluruh Perancis. Concordat 1801 antara Napoleon dan gereja mengakhiri masa dekristenisasi dan mendirikan aturan untuk hubungan antara Gereja Katolik dan Negara Perancis yang berlangsung hingga dicabut oleh Republik Ketiga pada pemisahan gereja dan agama pada tanggal 11 Desember 1905.

Kemunculan berbagai faksi

Faksi-faksi dalam majelis tersebut mulai bermunculan. Kaum ningrat Jacques Antoine Marie Cazalès dan pendeta Jean-Sifrein Maury memimpin yang kelak dikenal sebagai sayap kanan yang menentang revolusi. "Royalis Demokrat" atau Monarchien, bersekutu dengan Necker, cenderung mengorganisir Perancis sejajar garis yang mirip dengan model Konstitusi Inggris: mereka termasuk Jean Joseph Mounier, Comte de Lally-Tollendal, Comte de Clermont-Tonnerre, dan Pierre Victor Malouet, Comte de Virieu.

"Partai Nasional" yang mewakili faksi tengah atau kiri-tengah majelis tersebut termasuk Honoré Mirabeau, Lafayette, dan Bailly; sedangkan Adrien Duport, Barnave dan Alexander Lameth mewakili pandangan yang lebih ekstrem. Yang hampir sendiri dalam radikalismenya di sisi kiri adalah pengacara Arras Maximilien Robespierre.

Sieyès memimpin pengusulan legislasi pada masa ini dan berhasil menempa konsensus selama beberapa waktu antara pusat politik dan pihak kiri.

Di Paris, sejumlah komite, walikota, majelis perwakilan, dan distrik-distrik perseorangan mengklaim otoritas yang bebas dari yang. Kelas menengah Garda Nasional yang juga naik pamornya di bawah Lafayette juga perlahan-lahan muncul sebagai kekuatan dalam haknya sendiri, begitupun majelis yang didirikan sendiri lainnya.

Melihat model Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, pada tanggal 26 Agustus 1789, majelis mendirikan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warganegara. Seperti Deklarasi AS, deklarasi ini terdiri atas pernyataan asas daripada konstitusi dengan pengaruh resmi.

Ke arah konstitusi

Majelis Konsituante Nasional tak hanya berfungsi sebagai legislatur, namun juga sebagai badan untuk mengusulkan konstitusi baru. Necker, Mounier, Lally-Tollendal, dll tidak berhasil mengusulkan sebuah senat, yang anggotanya diangkat oleh raja pada pencalonan rakyat. Sebagian besar bangsawan mengusulkan majelis tinggi aristokrat yang dipilih oleh para bangsawan. Kelompok rakyat menyatakan di hari itu: Perancis akan memiliki majelis tunggal dan unikameral. Raja hanya memiliki "veto suspensif": ia dapat menunda implementasi hukum, namun tidak bisa mencabutnya sama sekali.

Rakyat Paris menghalangi usaha kelompok Royalis untuk mencabut tatanan baru ini: mereka berbaris di Versailles pada tanggal 5 Oktober 1789. Setelah sejumlah perkelahian dan insiden, raja dan keluarga kerajaan merelakan diri dibawa kembali dari Versailles ke Paris.

Majelis itu menggantikan sistem provinsi dengan 83 département, yang diperintah secara seragam dan kurang lebih sederajat dalam hal luas dan populasi.

Awalnya dipanggil untuk mengurusi krisis keuangan, hingga saat itu majelis ini memusatkan perhatian pada masalah lain dan hanya memperburuk defisit itu. Mirabeau kini memimpin gerakan itu untuk memusatkan perhatian pada masalah ini, dengan majelis itu yang memberikan kediktatoran penuh dalam keuangan pada Necker.

Ke arah Konstitusi Sipil Pendeta

Ke tingkatan yang tidak lebih sempit, majelis itu memusatkan perhatian pada krisis keuangan ini dengan meminta bangsa mengambil alih harta milik gereja (saat menghadapi pengeluaran gereja) melalui hukum tanggal 2 Desember 1789. Agar memonter sejumlah besar harta benda itu dengan cepat, pemerintah meluncurkan mata uang kertas baru, assignat, diongkosi dari tanah gereja yang disita.

Legislasi lebih lanjut pada tanggal 13 Februari 1790 menghapuskan janji biara. Konstitusi Sipil Pendeta, yang disahkan pada tanggal 12 Juli 1790 (meski tak ditandatangani oleh raja pada tanggal 26 Desember 1790), mengubah para pendeta yang tersisa sebagai pegawai negeri dan meminta mereka bersumpah setia pada konstitusi. Konstitusi Sipil Pendeta juga membuat gereja Katolik sebagai tangan negara sekuler.

Menanggapi legislasi ini, uskup agung Aix dan uskup Clermont memimpin pemogokan pendeta dari Majelis Konstituante Nasional. Sri Paus tak pernah menyetujui rencana baru itu, dan hal ini menimbulkan perpecahan antara pendeta yang mengucapkan sumpah yang diminta dan menerima rencana baru itu ("anggota juri" atau "pendeta konstitusi") dan "bukan anggota juri" atau "pendeta yang keras hati" yang menolak berbuat demikian.

Dari peringatan Bastille ke kematian Mirabeau

Majelis itu menghapuskan perlengkapan simbolik ancien régime, baringan lapis baja, dll., yang lebih lanjut mengasingkan bangsawan yang lebih konservatif, dan menambahkan pangkat émigré.

Pada tanggal 14 Juli 1790, dan beberapa hari berikutnya, kerumuman di Champ-de-Mars memperingati jatuhnya Bastille; Talleyrand melakukan sumpah massal untuk "setia pada negara, hukum, dan raja"; raja dan keluarga raja ikut serta secara aktif.

Para pemilih awalnya memilih anggota Dewan Jenderal untuk bertugas dalam setahun, namun dengan Sumpah Lapangan Tenis, commune tersebut telah sepakat bertemu terus menerus hingga Perancis memiliki konstitusi. Unsur sayap kanan kini mengusulkan pemilu baru, namun Mirabeau menang, menegaskan bahwa status majelis itu telah berubah secara fundamental, dan tiada pemilu baru yang terjadi sebelum sempurnanya konstitusi.

Pada akhir 1790, beberapa huru-hara kontrarevolusi kecil-kecilan pecah dan berbagai usaha terjadi untuk mengembalikan semua atau sebagian pasukan pasukan terhadap revolusi yang semuanya gagal. Pengadilan kerajaan, dalam kata-kata François Mignet, "mendorong setiap kegiatan antirevolusi dan tak diakui lagi."

Militer menghadapi sejumlah kerusuhan internal: Jenderal Bouillé berhasil meredam sebuah pemberontakan kecil, yang meninggikan reputasinya (yang saksama) untuk simpatisan kontrarevolusi.

Kode militer baru, yang dengannya kenaikan pangkat bergantung senioritas dan bukti kompetensi (daripada kebangsawanan) mengubah beberapa korps perwira yang ada, yang yang bergabung dengan pangkat émigré atau menjadi kontrarevolusi dari dalam.

Masa ini menyaksikan kebangkitan sejumlah "klub" politik dalam politik Perancis, yang paling menonjol di antaranya adalah Klub Jacobin: menurut 1911 Encyclopædia Britannica, 152 klub berafiliasi dengan Jacobin pada tanggal 10 Agustus 1790. Saat Jacobin menjadi organisasi terkenal, beberapa pendirinya meninggalkannya untuk membentuk Klub '89. Para royalis awalnya mendirikan Club des Impartiaux yang berumur pendek dan kemudian Club Monarchique. Mereka tak berhasil mencoba membujuk dukungan rakyat untuk mencari nama dengan membagi-bagikan roti; hasilnya, mereka sering menjadi sasaran protes dan malahan huru-hara, dan pemerintah kotamadya Paris akhirnya menutup Club Monarchique pada bulan Januari 1791.

Di tengah-tengah intrik itu, majelis terus berusaha untuk mengembangkan sebuah konstitusi. Sebuah organisasi yudisial membuat semua hakim sementara dan bebas dari tahta. Legislator menghapuskan jabatan turunan, kecuali untuk monarki sendiri. Pengadilan juri dimulai untuk kasus-kasus kejahatan. Raja akan memiliki kekuasaan khusus untuk mengusulkan perang, kemudian legislator memutuskan apakah perang diumumkan atau tidak. Majelis itu menghapuskan semua penghalang perdagangan dan menghapuskan gilda, ketuanan, dan organisasi pekerja: setiap orang berhak berdagang melalui pembelian surat izin; pemogokan menjadi ilegal.

Di musim dingin 1791, untuk pertama kalinya majelis tersebut mempertimbangkan legislasi terhadap émigré. Debat itu mengadu keamanan negara terhadap kebebasan perorangan untuk pergi. Mirabeau menang atas tindakan itu, yang disebutnya "patutu ditempatkan di kode Drako."

Namun, Mirabeau meninggal pada tanggal 2 Maret 1791. Mignet berkata, "Tak seorang pun yang menyamainya dalam hal kekuatan dan popularitas," dan sebelum akhir tahun, Majelis Legislatif yang baru akan mengadopsi ukuran "drako" ini.

Pelarian ke Varennes

Louis XVI, yang ditentang pada masa revolusi, namun menolak bantuan yang kemungkinan berbahaya ke penguasa Eropa lainnya, membuat kesatuan dengan Jenderal Bouillé, yang menyalahkan emigrasi dan majelis itu, dan menjanjikannya pengungsian dan dukungan di kampnya di Montmedy.

Pada malam 20 Juni 1791, keluarga kerajaan lari ke Tuileries. Namun, keesokan harinya, sang Raja yang terlalu yakin itu dengan sembrono menunjukkan diri. Dikenali dan ditangkap di Varennes (di département Meuse) di akhir 21 Juni, ia kembali ke Paris di bawah pengawalan.

Pétion, Latour-Maubourg, dan Antoine Pierre Joseph Marie Barnave, yang mewakili majelis, bertemu anggota kerajaan itu di Épernay dan kembali dengan mereka. Dari saat ini, Barnave became penasihat dan pendukung keluarga raja.

Saat mencapai Paris, kerumunan itu tetap hening. Majelis itu untuk sementara menangguhkan sang raja. Ia dan Ratu Marie Antoinette tetap ditempatkan di bawah pengawalan.

Hari-hari terakhir Majelis Konstituante Nasional

Dengan sebagian besar anggota majelis yang masih menginginkan monarki konstitusional daripada republik, sejumlah kelompok itu mencapai kompromi yang membiarkan Louis XVI tidak lebih dari penguasa boneka: ia terpaksa bersumpah untuk konstitusi, dan sebuah dekrit menyatakan bahwa mencabut sumpah, mengepalai militer untuk mengumumkan perang atas bangsa, atau mengizinkan tiap orang untuk berbuat demikian atas namanya berarti turun tahta secara de facto.

Jacques Pierre Brissot mencadangkan sebuah petisi, bersikeras bahwa di mata bangsa Louis XVI dijatuhkan sejak pelariannya. Sebuah kerumunan besar berkumpul di Champ-de-Mars untuk menandatangani petisi itu. Georges Danton dan Camille Desmoulins memberikan pidato berapi-api. Majelis menyerukan pemerintah kotamadya untuk "melestarikan tatanan masyarakat". Garda Nasional di bawah komando Lafayette menghadapi kerumuman itu. Pertama kali para prajurit membalas serangan batu dengan menembak ke udara; kerumunan tidak bubar, dan Lafayette memerintahkan orang-orangnya untuk menembak ke kerumunan, menyebabkan pembunuhan sebanyak 50 jiwa.

Segera setelah pembantaian itu pemerintah menutup banyak klub patriot, seperti surat kabar radikal seperti L'Ami du Peuple milik Jean-Paul Marat. Danton lari ke Inggris; Desmoulins dan Marat lari bersembunyi.

Sementara itu, ancaman baru dari luar muncul: Leopold II, Kaisar Romawi Suci, Friedrich Wilhelm II dari Prusia, dan saudara raja Charles-Phillipe, comte d'Artois mengeluarkan Deklarasi Pilnitz yang menganggap perkara Louis XVI seperti perkara mereka sendiri, meminta pembebasannya secara penuh dan pembubaran majelis itu, dan menjanjikan serangan ke Perancis atas namanya jika pemerintah revolusi menolak syarat tersebut. Jika tidak, pernyataan itu secara langsung membahayakan Louis. Orang Perancis tidak mengindahkan perintah penguasa asing itu, dan ancaman militer hanya menyebabkan militerisasi perbatasan.

Malahan sebelum "Pelarian ke Varennes", para anggota majelis telah menentukan untuk menghalangi diri dari legislatur yang akan menggantikan mereka, Majelis Legislatif. Kini mereka mengumpulkan sejumlah hukum konstitusi yang telah mereka sahkan ke dalam konstitusi tunggal, menunjukkan keuletan yang luar biasa dalam memilih untuk tidak menggunakan hal ini sebagai kesempatan untuk revisi utama, dan mengajukannya ke Louis XVI yang dipulihkan saat itu, yang menyetujuinya, menulis "Saya mengajak mempertahankannya di dalam negeri, mempertahankannya dari semua serangan luar; dan menyebabkan pengesahannya yang tentu saja ditempatkan di penyelesaian saya". Raja memuji majelis dan menerima tepukan tangan penuh antusias dari para anggota dan penonton. Majelis mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 29 September 1791.

Mignet menulis, "Konstitusi 1791... adalah karya kelas menengah, kemudian yang terkuat; seperti yang diketahui benar, karena kekuatan yang mendominasi pernah mengambil kepemilikan lembaga itu... Dalam konstitusi ini rakyat adalah sumber semua, namun tak melaksanakan apapun."

Majelis Legislatif dan kejatuhan monarki

Untuk penjelasan lebih jelas tentang peristiwa antara 1 Oktober 1791 - 19 September 1792, lihat Majelis Legislatif dan jatuhnya monarki Perancis.

Majelis Legislatif

Di bawah Konstitusi 1791, Perancis berfungsi sebagai monarki konstitusional. Raja harus berbagi kekuasaan dengan Majelis Legislatif yang terpilih, namun ia masih bisa mempertahankan vetonya dan kemampuan memilih menteri.

Majelis Legislatif pertama kali bertemu pada tanggal 1 Oktober 1791, dan jatuh dalam keadaan kacau hingga kurang dari setahun berikutnya. Dalam kata-kata 1911 Encyclopædia Britannica: "Dalam mencba memerintah, majelis itu sama sekali gagal. Majelis itu membiarkan kekosongan keuangan, ketidakdisiplinan pasukan dan angkatan laut, dan rakyat yang rusak moralnya oleh huru-hara yang aman dan berhasil."

Majelis Legislatif terdiri atas sekitar 165 anggota Feuillant (monarkis konstitusional) di sisi kanan, sekitar 330 Girondin (republikan liberal) dan Jacobin (revolusioner radikal) di sisi kiri, dan sekitar 250 wakil yang tak berafiliasi dengan faksi apapun.

Sejak awal, raja memveto legislasi yang mengancam émigré dengan kematian dan hal itu menyatakan bahwa pendeta non-juri harus menghabiskan 8 hari untuk mengucapkan sumpah sipil yang diamanatkan oleh Konstitusi Sipil Pendeta. Lebih dari setahun, ketidaksetujuan atas hal ini akan menimbulkan krisis konstitusi.

Perang

Politik masa itu membawa Perancis secara tak terelakkan ke arah perang terhadap Austria dan sekutu-sekutunya. Sang Raja, kelompok Feuillant dan Girondin khususnya menginginkan perang. Sang Raja (dan banyak Feuillant bersamanya) mengharapkan perang akan menaikkan popularitasnya; ia juga meramalkan kesempatan untuk memanfaatkan tiap kekalahan: yang hasilnya akan membuatnya lebih kuat. Kelompok Girondin ingin menyebarkan revolusi ke seluruh Eropa. Hanya beberapa Jacobin radikal yang menentang perang, lebih memilih konsolidasi dan mengembangkan revolusi di dalam negeri. Kaisar Austria Leopold II, saudara Marie Antoinette, berharap menghindari perang, namun meninggal pada tanggal 1 Maret 1792.

Perancis menyatakan perang pada Austria (20 April 1792) dan Prusia bergabung di pihak Austria beberapa minggu kemudian. Perang Revolusi Perancis telah dimulai. Setelah pertempuran kecil awal berlangsung sengit untuk Perancis, pertempuran militer yang berarti atas perang itu terjadi dengan Pertempuran Valmy yang terjadi antara Perancis dan Prusia (20 September 1792). Meski hujan lebat menghambat resolusi yang menentukan, artileri Perancis membuktikan keunggulannya. Namun, dari masa ini, Perancis menghadapi huru-hara dan monarki telah menjadi masa lalu.

Krisis konstitusi

Pada malam 10 Agustus 1792, para pengacau, yang didukung oleh kelompok revolusioner baru Komuni Paris, menyerbu Tuileries. Raja dan ratu akhirnya menjadi tahanan dan sidang muktamar Majelis Legislatif menunda monarki: tak lebih dari sepertiga wakil, hampir semuanya Jacobin.

Apa yang tersisa di pemerintahan nasional bergabung pada dukungan commune. Saat commune mengirimkan sejumlah kelompok pembunuh ke penjara untuk menjagal 1400 korban, dan mengalamatkan surat edaran ke kota lain di Perancis untuk mengikuti conth mereka, majelis itu hanya bisa melancarkan perlawanan yang lemah. Keadaan ini berlangsung terus menerus hingga Konvensi, yang diminta menulis konstitusi baru, bertemu pada tanggal 20 September 1792 dan menjadi pemerintahan de facto baru di Perancis. Di hari berikutnya konvensi itu menghapuskan monarki dan mendeklarasikan republik. Tanggal ini kemudian diadopsi sebagai awal Tahun Satu dari Kalender Revolusi Perancis.

Konvensi

Kuasa legislatif di republik baru jatuh ke Konvensi, sedangkan kekuasaan eksekutif jatuh ke sisanya di Komite Keamanan Umum. Kaum Girondin pun menjadi partai paling berpengaruh dalam konvensi dan komite itu.

Dalam Manifesto Brunswick, tentara kerajaan dan Prusia mengancam pembalasan ke penduduk Perancis jika hal itu menghambat langkah majunya atau dikembalikannya monarki. Sebagai akibatnya, Raja Louis dipandang berkonspirasi dengan musuh-musuh Perancis. 17 Januari 1793 menyaksikan tuntutan mati kepada Raja Louis untuk "konspirasi terhadap kebebasan publik dan keamanan umum" oleh mayoritas lemah di konvensi. Eksekusi tanggal 21 Januari menimbulkan banyak perang dengan negara Eropa lainnya. Permaisuri Louis yang kelahiran Austria, Marie Antoinette, menyusulnya ke guillotine pada tanggal 16 Oktober.

Saat perang bertambah sengit, harga naik dan sans-culottes (buruh miskin dan Jacobin radikal) memberontak; kegiatan kontrarevolusi mulai bermunculan di beberapa kawasan. Hal ini mendorong kelompok Jacobin merebut kekuasaan melalui kup parlemen, yang ditunggangi oleh kekuatan yang didapatkan dengan menggerakkan dukungan publik terhadap faksi Girondin, dan dengan memanfaatkan kekuatan khayalak sans-culottes Paris. Kemudian persekutuan Jacobin dan unsur-unsur sans-culottes menjadi pusat yang efektif bagi pemerintahan baru. Kebijakan menjadi agak lebih radikal.

Komite Keamanan Publik berada di bawah kendali Maximilien Robespierre, dan Jacobin melepaskan tali Pemerintahan Teror (1793-1794). Setidaknya 1200 jiwa menemui kematiannya dengan guillotine dsb; setelah tuduhan kontrarevolusi. Gambaran yang sedikit saja atas pikiran atau kegiatan kontrarevolusi (atau, pada kasus Jacques Hébert, semangat revolusi yang melebihi semangat kekuasaan) bisa menyebabkan seseorang dicurigai, dan pengadilan tidak berjalan dengan teliti.

Pada tahun 1794 Robespierre memerintahkan tokoh-tokoh Jacobin yang ultraradikal dan moderat dieksekusi; namun, sebagai akibatnya, dukungan rakyat terhadapnya terkikis sama sekali. Pada tanggal 27 Juli 1794, orang-orang Perancis memberontak terhadap Pemerintahan Teror yang sudah kelewatan dalam Reaksi Thermidor, yang menyebabkan anggota konvensi yang moderat menjatuhkan hukuman mati buat Robespierre dan beberapa anggota terkemuka lainnya di Komite Keamanan Publik. Pemerintahan baru itu sebagian besar tersusun atas Girondis yang lolos dari teror, dan setelah mengambil kekuasaan menuntut balas dengan penyiksaan yang juga dilakukan terhadap Jacobin yang telah membantu menjatuhkan Robespierre, melarang Klub Jacobin, dan menghukum mati sejumlah besar bekas anggotanya pada apa yang disebut sebagai Teror Putih.

Konvensi menyetujui "Konstitusi Tahun III" yang baru pada tanggal 17 Agustus 1795; sebuah plebisit meratifikasinya pada bulan September; dan mulai berpengaruh pada tanggal 26 September 1795.

Direktorat

Konstitusi baru itu melantik Directoire (bahasa Indonesia: Direktorat) dan menciptakan legislatur bikameral pertama dalam sejarah Perancis. Parlemen ini terdiri atas 500 perwakilan (Conseil des Cinq-Cents/Dewan Lima Ratus) dan 250 senator (Conseil des Anciens/Dewan Senior). Kuasa eksekutif dipindahkan ke 5 "direktur" itu, dipilih tahunan oleh Conseil des Anciens dari daftar yang diberikan oleh Conseil des Cinq-Cents.

Régime baru bertemu dengan oposisi dari Jacobin dan royalis yang tersisa. Pasukan meredam pemberontakan dan kegiatan kontrarevolusi. Dengan cara ini pasukan tersebut dan jenderalnya yang berhasil, Napoleon Bonaparte memperoleh lebih banyak kekuasaan.

Pada tanggal 9 November 1799 (18 Brumaire dari Tahun VIII) Napoleon mengadakan kup yang melantik Konsulat; secara efektif hal ini memulai kediktatorannya dan akhirnya (1804) pernyataannya sebagai kaisar, yang membawa mendekati fase republikan spesifik di masa Revolusi Perancis.

REVOLUSI INGGRIS

Revolusi Industri merupakan salah satu revolusi yang sangat penting dalam merubah tatanan politik ekonomi dunia. Revolusi ini telah mampu mengubah wajah dunia menjadi lebih modern. Indonesia sebagai warga dunia tidak terlepas dari pengaruh tersebut. Namun, sebelum menginjak pada pembahasan pokok, ada baiknya kita menengok sebentar peristiwa apa saja yang terjadi di Inggris sebelum dan setelah Revolusi Industri. Pada bab ini kalian akan mempelajari pengaruh Revolusi Industri terhadap perkembangan Indonesia. Kalian akan melihat perkembangan ekonomi dan demografi (kependudukan) serta industrialisasi di Indonesia pada masa kolonial. Juga kalian akan melihat hubungan transportasi sejak abad ke-19 dengan proses integrasi ekonomi di Indonesia, serta perluasan aktivitas ekonomi swasta-asing.

Pada zaman pertengahan Inggris masih merupakan sebuah wilayah yang terbelakang. Saat itu Inggris hanya mempunyai satu kota penting: London. Selebihnya wilayah Inggris hanya wilayah pedesaan yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Walaupun demikian sumber utama pendapatan Inggris dari kerajinan bulu domba sebagai bahan wol merupakan bulu domba yang menjadi bahan mentah utama bagi pusat-pusat industri kain wol di Italia Utara dan Vlaanderen. Pada saat itu kebutuhan masyarakat Inggris belum begitu banyak sehingga kebutuhan akan sandang, pangan dan papan dapat dipenuhi oleh masingmasing keluarga. Pada saat itu perdagangan belum berkembang.

Kegiatan tukar menukar barang masih dalam skala kecil dengan jangkauan wilayah yang relatif terbatas. Hal tersebut disebabkan karena satu keluarga hanya menghasilkan barang untuk kebutuhan keluarganya sendiri. Produksi mereka tidak dimaksudkan untuk dijual kepada orang  lain, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Perilaku seperti ini merupakan salah satu ciri dari masyarakat tradisional.

Kondisi Masyarakat Inggris Sebelum Revolusi Industri

Pada abad ke-16 dan ke-17 kondisi negara-negara Eropa selain Inggris selalu dalam keadaan peperangan dan perselisihan. Akibatnya banyak usahawan dan para tukang dari pusat industri berdatangan ke negara yang aman dan tidak terlalu bergejolak. Salah satu dari negara yang tidak terlalu bergejolak tersebut adalah Inggris. Sebagian besar usahawan tersebut menetap di Inggris. Sementara kedatangan para pengusaha dan tukang tersebut telah mendatangkan keuntungan bagi perekonomian Inggris. Hal tersebut ditandai dengan maraknya industri rumahan (home industry). Benda-benda yang dibuat oleh industri rumahan tersebut adalah senjata, perhiasan, perabot rumah tangga dan alat kerja. Meskipun demikian mereka belum menghasilkan barang dalam skala besar. Mereka hanya membuat barang apabila ada pesanan. Melalui usaha yang masih terbatas tersebut masyarakat Inggris tumbuh menjadi kelompok masyarakat yang bermodal. Golongan masyarakat pemilik modal ini yang nantinya disebut sebagai kaum kapitalis.

Para pemilik modal ini mendirikan tempat kerja baru dengan mekanisme kerja yang baru pula. Para pemilik modal membuat gedung yang luas dan dilengkapi alat kerja. Proses pengoperasian alat kerja tersebut masih dikerjakan oleh manusia (manufaktur). Pada manufaktur ini masih banyak tenaga yang dipekerjakan dengan upah yang rendah. Hal tersebut disebabkan karena pekerjaan mereka tidak memerlukan latihan dan keahlian yang tinggi. Pekerjaan pada manufaktur masih bisa dilakukan menggunakan tangan dan sama sekali tidak menggunakan alat. Berdirinya manufaktur tersebut telah menggeser industri rumahan yang sebelumnya cukup banyak di Inggris. Akibatnya para pemilik industri rumahan mulai mengalihkan usahanya ke manufaktur. Berkembangnya industri manufaktur ini sangat menguntungkan perekonomian Inggris dan sekaligus membuka peluang terjadinya Revolusi Industri. Kebutuhan akan alat-alat pada manufaktur tersebut telah mendorong masyarakat Inggris untuk mencari solusi. Maka ditemukanlah banyak alat yang dapat mempermudah pekerjaan pada menufaktur-manufaktur yang telah berdiri.

Faktor-faktor yang Melatar belakangi Revolusi Industri

Revolusi bisa diartikan sebagai perubahan secara cepat atau perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang atau di suatu tempat. Sementara Industri artinya proses membuat atau menghasilkan suatu barang. Perubahan yang terjadi di Inggris pada abad ke-18 merupakan perubahan dalam memproduksi barang-barang dari penggunaan tenaga manusia kepada mesinmesin. Jadi Revolusi Industri adalah perubahan cara membuat atau menghasilkan barang yang semula menggunakan tenaga manusia beralih ke tenaga mesin.

Penemuan James Watt merupakan awal mula munculnya Revolusi industri di Inggris terjadi pada tahun 1763. Watt adalah seorang insinyur yang berasal dari Skotlandia. Dalam perjalanan dan perkembangan sejarah manusia, penemuannya ini kemudian dianggap sebagai penemuan pertama yang berhasil membuat alat kerja dengan tenaga mesin. Sebenarnya James Watt hanya memodifikasi mesin uap buatan Thomas Newcomen yang dianggap memboroskan bahan bakar dan bertenaga kecil. James Watt kemudian menemukan kondensator (alat untuk memadatkan uap) sehingga mesin uap Thomas Newcomen menjadi hemat.

James Watt terus memperbaiki mesin uapnya sehingga mesin uap Thomas Newcomen mulai dilupakan orang dan mesin uap James Watt semakin dikenal orang. Dalam perkembangan sejarah berikutnya, mesin uap James Watt nantinya dipakai dalam kegiatan industri. Dalam perkembangan selanjutnya. Watt menjadi motivator untuk para ahli lainnya menemukan alat-alat untuk membantu manusia dalam menyediakan kebutuhan hidup yang tidak hanya sekedar mengendalkan tangan-tangan manusia. Penemuan pada periode ini kemudian telah mengantarkanm kepada sejarah baru umat manusia. Kemunculan Revolusi Industri dilatarbelakangi oleh berbagai hal, di antaranya:

a. Dalam Bidang Politik

Pada abad ke-17 di Inggris terjadi peperangan yang dahsyat antara bangsawan kuno dengan bangsawan baru yang dikenal dengan Pera4ng Mawar. Dalam peperangan tersebut bangsawan baru muncul sebagai pemenang. Mereka berhasil menguasai kursi pemerintahan dan selanjutnya mengendalikan negara Inggris. Berbeda dengan bangsawan kuno yang terkesan mewah dan boros, kaum bangsawan baru lebih menampilkan diri sebagai kelompok masyarakat yang berpikiran maju. Bangsawan baru ini terdiri dari para bangsawan rendah, petani kaya, pedagang sukses dan para tuan tanah pemilik modal. Dalam menjalankan pemerintahan golongan ini lebih mengutamakan perekonomian daripada kepentingan politik belaka. Kemenangan bangsawan baru telah memberikan angin segar untuk kemajuan Inggris karena fokus perhatian mereka tertuju kepada perekonomian, tidak lagi politik yang menjadi pusat perhatian bangsawan kuno. Perdebatan politik yang terus-menerus kadang menghalangi kemajuan yang dicapai.

b. Dalam Bidang Sosial-Ekonomi

Pada abad 18 pemerintah Inggris mengeluarkan kebijakan menyangkut pengaturan status tanah. Pengaturan kembali tanah pertanian di Inggris dikenal sebagai Revolusi Agraria. Revolusi diawali dengan cara menukar tanah yang terpencar-pencar milik para bangsawan dengan tanah petani di sekitarnya. Melalui cara ini tanah bangsawan menjadi luas, sebaliknya para petani mendapatkan tanah yang letaknya jauh dan kurang produktif. Tidak jarang di antara para petani terpaksa meninggalkan tanahnya atau terusir tanpa mendapatkan tanah hasil tukarannya. Selanjutnya para bangsawan tersebut menjadikan tanahnya sebagai lahan peternakan domba atau industri.

Banyaknya tanah pertanian yang berubah menjadi daerah peternakan dan industri berkaitan dengan banyaknya permintaan kain wol dan katun dari pasaran Eropa. Hal ini benar-benar telah mengokohkan para bangsawan atau para pemilik modal untuk menggeluti bidang industri dan peternakan. Apalagi para pengusaha di Inggris semakin diuntungkan dengan tenaga kerja yang murah. Tenaga kerja murah di Inggris terdiri dari para petani yang telah kehilangan tanah dan mata pencahariannya, termasuk juga kaum urban yang menyerbu kota-kota di Inggris karena perkembangannya sebagai wilayah industri cukup menggiurkan. Manufaktur yang berdiri di Inggris banyak menghasilkan barang-barang yang terbuat dari logam seperti cangkul, pisau, wajan, dan lainnya. Peralatan dari besi tersebut dibuat setelah dileburkan ke dalam panas 1000 derajat celcius dengan bahan bakar kayu. Dengan berjalanya kondisi alam yang semakin membahayakan, pemerintah Inggris kemudian melarang penggunaan kayu sebagai bahan bakar karena dapat membahayakan ekosistem hutan. Sebagai gantinya digunakan batubara yang di Inggris berlimpah.

Melalui ilmu pengetahuan yang sudah cukup maju batu bara  tersebut diubah menjadi cokes, yaitu proses yang agak mirip dengan membuat arang menjadi kayu. Cokes telah membuka kemungkinan untuk mengembangkan industri besi menjadi cikal bakal perkembangan industri di Inggris. Pada abad ke-18 pemerintah Inggris mulai menikmati hasil dari kemakmuran negerinya. Marak dan berkembangnya Industri manufaktur di Inggris ternyata diikuti dengan meningkatnya permintaan masyarakat Eropa. Selain itu permintaan akan barang Inggris semakin luas seiring dengan semakin luasnya jajahan Inggris, baik di Afrika maupun di Asia. Kemajuan kegiatan industri yang masih menggunakan tenaga kerja itu telah melahirkan kaum kapital di beberapa tempat dan kota di Inggris.

c. Dalam Bidang Iptek dan Budaya

Sejak zaman Renaisans perhatian dan minat masyarakat Inggris terhasap ilmu pengetahuan dan teknologi sangat besar. Orangorang saling berlomba mengadakan pembaharuan dalam segala bidang dan mulai meninggalkan sesuatu yang dianggap kuno. Masyarakat Inggris sangat tertarik dengan penelitian-penelitian terbaru dalam segala hal, termasuk industri. Pada abad ke-17 di London sudah berdiri perhimpunan yang bertujuan memajukan ilmu terutama matematika dan fisika. Hasil penelitian ilmiah tidak hanya dijadikan rumusan atau teori belaka tetapi juga diterapkan bagi peningkatan kesejahteraan hidup umat manusia, terutama bagi kemajuan masyarakat Inggris.

Perangkat teknologi yang berhasil meningkatkan industri pertekstilan di Inggris adalah alat pintal dan alat tenun. Alat pintal adalah alat yang dapat memilih benang dari bahan kapas sedangkan alat tenun adalah alat pembuat kain dengan bahan dasar benang. Orang yang berhasil menciptakan alat tenun adalah John Kay (1733). Alat tersebut diberi nama Flying Shuttle (pintalan terbang). Alat ini mampu bekerja lebih cepat dan dapat melebarkan kain sesuai dengan yang diinginkan pembuatnya. Sedangkan yang menemukan alat pintal adalah Hargreaves (1762). Alat ini kemudian diberi nama Spinning Jenny. Alat penemuan Hargreaves ini dapat memintal berpuluh-puluh gulung benang sekaligus.

Pada perkembangan selanjutnya Inggris mampu mengembangkan ilmu pengetahuannya. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya penemuan alat-alat baru yang menggunakan tenaga mesin. Atas penemuan-penemuan tersebut, maka pada abad ke-18 oleh Inggris sering dijuluki sebagai abad penemuan. Berikut ini beberapa penemuan yang terjadi di Inggris pada abad ke-18.

Penyerangan ke Penjara Bastille: Kelahiran Revolusi Prancis

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa salah satu sebab yang mengakibatkan Revolusi Prancis adalah masalah keuangan. Sebagai tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan keuangan, Raja Louis XVI berusaha menerapkan pajak kepada Golongan I dan II. Akan tetapi tindakan ini mengalami kegagalan karena tidak disetujui oleh golongan bangsawan. Golongan ini berpendapat bahwa semua pajak yang baru yang akan diterapkan harus mendapat persetujuan dari Estates General atau Badan Legislatif yang merupakan badan perwakilan dari ke tiga golongan masyarakat Prancis. Masyarakat Perancis mengharapkan agar Estates General dapat berperan dalam kehidupan politik di Prancis. Namun, dalam tubuh Estates General sendiri terdapat perselisihan pendapat tentang tata cara pemungutan suara (voting) di antara ke tiga golongan. Golongan I dan II menghendaki voting dilakukan oleh golongan mereka (estates). Sedangkan golongan III menyadari bahwa jumlah mereka jauh lebih banyak dan menghendaki agar voting dilakukan secara individual.

Perselisihan tersebut diakhiri dengan pengusiran anggota golongan III dari tempat sidang pertemuan oleh Louis XVI. Golongan III tersebut akhirnya bersidang di lapangan tenis tertutup (jeu de pume). Di tempat tersebut mereka membentuk Dewan Nasional atau National Assembly atas anjuran Abbe Syies pada tanggal 17 Juni 1789. Hal ini dianggap sebagai awal dimulainya Revolusi Prancis. Tuntutan Dewan Nasional adalah menuntut adanya peran politik yang besar dalam pemerintahan serta diakuinya hak-hak mereka dan meminta terbentuknya undang-undang atau konstitusi bagi Prancis sesuai dengan sumpah Jeu de Paume. Pada 9 Juli 1789 terbentuklah Assembly National Constituante (Dewan Nasional Konstituante) yang terdiri dari perwakilan semua golongan yang bertugas membuat rancangan undangundang dasar. Lahirnya lembaga ini menunjukkan lemahnya kedudukan dan kewibawaan Raja Louis XVI dan keberanian Assembly National.

Bastille adalah sebuah benteng pertahanan kota Paris yang dibangun pada tahun 1300. Benteng ini diubah menjadi penjara bagi tawanan politik yang membahayakan kekuasaan raja. Penyerangan penduduk Prancis ke penjara Bastille dilatarbelakangi oleh kabar tentang pengumpulan pasukan kerajaan yang berjumlah 20.000 orang untuk membubarkan Dewan Nasional dan melawan revolusi. Alasan lain penyerbuan penduduk terhadap penjara Bastille adalah raja bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, rakyat ingin menghancurkan simbol kekuasaan raja, rakyat ingin membebaskan para tokoh dan pimpinan politik yang di penjara yang seluruhnya berjumlah 7 orang. Singkatnya, Bastille adalah simbol dari kejahatan RajaLouis. Dikeluarkannya “Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara” (Declaration des Droits de I’home et du Citoyen) pada tanggal  26 Agustus 1789 oleh pihak kerajaan, telah memicu rakyat Paris untuk memberontak.

Melalui deklarasi ini rakyat Prancis memiliki hak kemerdekaan, hak milik, hak keamanan dan hak perlindungan dari tindakan kekerasan. Dalam deklarasi ini juga dinyatakan bahwa semua orang memiliki persamaan (equality) di depan hukum, memiliki hak untuk berbicara, memilih agama dan kebebasan pers. Inti deklarasi ini merujuk pada ajaran Rousseau yang memuat asas kedaulatan rakyat, kemerdekaan, persaudaraan dan persamaan.

Prinsip-prinsip kemerdekaan (liberty), persamaan (equality), dan hak-hak alami (natural right) dirumuskan kembali dalam konstitusi Prancis yang baru. Pada dasarnya konstitusi tersebut berisi jaminan hak-hak rakyat dan pembatasan kekuasaan raja. Raja Louis XVI menerima konstitusi tersebut sehingga corak pemerintahan Prancis menjadi monarki konstitusional, yang berarti kerajaan yang mempunyai undang-undang dasar.

Proses dan Dampak Perkembangan Revolusi Industri

Revolusi industri telah menimbulkan perubahan besar dalam tatanan kehidupan masyarakat Inggris. Revolusi Industri memberikan bermacam dampak positif dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan ilmu pengetahuan. Secara umum, dampak revolusi industri bagi kehidupan penduduk Inggris antara lain sebagai berikut.

a. Bidang Sosial

Pengaruh Revolusi dalam bidang Industri bagi Inggris terlihat dari arus urbanisasi yang semakin besar di kota-kota Industri.  Masyarakat di luar Inggris banyak yang tertarik untuk tinggal dan mencari nafkah di Inggris. Akibatnya pengangguran dan tindak kriminalitas banyak muncul dan meningkat.

b. Bidang Ekonomi

Pengaruh Revolusi Industri dalam bidang ekonomi ditandai dengan pembangunan daerah-daerah industri dilakukan secara besar-besaran. Revolusi industri juga berpengaruh terhadap munculnya kota-kota industri seperti Manchester, Liverpool, dan Birmingham. Kemunculan kota-kota industri tersebut merupakan satu keniscayaan ketika industri berkembang. Perkembangan pesat dalam bidang industri ternyata tidak hanya bersifat kuantitas melainkan juga berpengaruh terhadap kualitas barang industri yang meningkat tajam. Revolusi industri telah banar-benar mendorong warga Inggris untuk memperbaiki segala sesuatu berhubungan dengan hasil pekerjaan mereka.

c. Bidang Politik

Pembangunan kawasan industri muncul di berbagai kota, sebagian besar masyarakat mulai menikmati dampak dari Revolusi Industri. Penduduk semakin mudah dalam memperoleh kebutuhan dan barang industri. Para pengusaha dan pemilik modal mendapatkan keuntungan yang berlimpah.secara singkat Revolusi Industri telah membawa pengaruh yang cukup baik yaitu meningkatkan kesejahteraan hidup. Namun masalah timbul ketika lahan yang dipakai untuk industri semakin sempit dan semakin sulit untuk dapat menghasilkan bahan baku industri sendiri. Jumlah penduduk meningkat tajam seiring dengan semakin tingginya arus urbanisasi dari para pencari pekerjaan. Masyarakat yang tidak memiliki keahlian menjadi pengangguran.

Akibatnya tidak sedikit kejahatan yang terjadi, kriminalitas meningkat. Selain dari itu juga banyak masalah yang dihadapi: upah yang rendah, jaminan sosial yang buruk, jam kerja yang tidak sesuai ditambah lagi kemudian terjadinya pencemaran lingkungan yang terus dan berkepanjangan.

Revolusi Industri menimbulkan dampak yang mendorong terjadinya revolusi sosial yaitu gerakan masyarakat yang berkeinginan mengubah kehidupan masyarakat kepada taraf yang lebih baik. Pemerintah Inggris menanggapi keadaan ini dengan cara mengeluarkan undang-undang Hak Asasi Manusia seperti Reform Bill 1832, Abolition Bill 1832, dan Factory Bill 1833. Reform Bill adalah peraturan pemerintah yang berisi tentang hak-hak yang diperoleh pekerja dalam parlemen. Factory Bill berisi tentang larangan penggunaan tenaga kerja wanita dan anak-anak. Sementara Abolition Bill berisi tentang penghapusan perbudakan.

Perkembangan tersebut telah mendorong Inggris menjadi kota dengan keadaan kota semakin lama semakin sempit. Para pengusaha dan pemilik modal kemudian mencoba memasuki wilayah desa dan membeli wilayah di pedesaan. Pengambil alihan tanah di pedesaan ini menyebabkan pengaruh sosial ekonomi. Petani banyak yang kehilangan pekerjaanya sehingga mereka berbondong-bondong melakukan urbanisasi ke kota dengan harapan mendapatkan pekerjaan, terbukanya lapangan kerja yang baru, mata pencaharian yang berubah dari seorang petani menjadi peternak atau buruh, melimpahnya barang-barang kebutuhan, dan terjadi pencemaran di kawasan industri. Revolusi Industri di Inggris membawa perubahan ekonomi secara mendasar yaitu peningkatan kesejahteraan hidup, terutama bagi golongan kapitalis. Namun di balik berbagai keuntungan yang dihasilkan, Revolusi Industri menyisakan satu permasalahan yaitu kurangnya bahan mentah industri dan melimpahnya hasil industri.

Dari masalah di atas, para golongan pemilik modal kemudian mencoba peruntungan dengan membuat jaringan perdagangan, selain itu untuk mengatasi kekurangan bahan mentah, Inggris kemudian mencari kawasan dan daerah yang dinilai memiliki potensi alam dan manusia untuk dapat dimanfaatkan bagi kepentingan industri. Pemikiran inilah yang nantinya akan berujung kepada lahirnya imperialisme modern yang dimotori oleh Inggris. Ciri-ciri imperialisme modern yaitu menguasai daerah untuk mencari bahan mentah, bahan baku, mencari tempat untuk menanamkan modal, dan mencari tempat untuk memasarkan hasil industri. Tujuan ini sangat sesuai dengan kesusahan yang dialami Inggris sebagai akibat dari Revolusi Industri. Sejak Inggris menjadi pelopor imperialisme modern, jajahan Inggris di Asia dan Afrika semakin luas dan banyak. Dapat dikatakan bahwa Inggris adalah negara dengan imperialisme terbesar, karena jajahanya membentang dan terdapat di seluruh penjuru dunia. Dalam rangka mendukung keamanan daerah jajahannya maka Inggris memperkuat armada lautnya.

Pada periode ini, Inggris merupakan negara dengan armada lautnya yang tidak tertandingi. Negara-negara lainnya yang secara geografis berada di Eropa banyak yang mencontoh keberhasilan Inggris, di antaranya Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol. Negaranegara tersebut berlomba untuk mendapatkan daerah jajahan yang potensial. Revolusi Industri telah melahirkan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Namun Revolusi Industri juga telah menimbulkan munculnya sifat arogan dan serakah pada umat manusia. Tindakan bangsa yang menjajah bangsa lainnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, padahal munculnya Revolusi Industri ini berangkat dari perkembangan dan pertumbuhan Renaissans dan humanisme yang menjunjung tinggi aspek-aspek kemanusiaan.